29JAN
Syaifullah Yusuf
Rabu, 29 Januari 2014, 06:48 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN — Kepedulian Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan
pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) semakin besar.
Hal itu ditunjukkan lewat usulan Wakil Gubernur Jatim Saifullah
Yusuf agar diadakan sertifikasi bagi guru Madin.
Saifullah mengaku, pemprov Jatim sangat serius dalam membangun
Madin. Dalam empat tahun terakhir, Pemprov Jatim telah mengucurkan dana total
senilai Rp 1,2 triliun untuk pembangunan Madin di seluruh Jatim. Dana tersebut
digunakan sepenuhnya untuk Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA). Setiap tahunnya, Pemprov Jatim
menganggarkan Rp 300 Miliar untuk BOSDA Madin. Rinciannya, untuk pendidikan Ula
(setingkat SD), Pemprov membantu Rp 15 ribu per siswa.
Untuk Wusto (SMP), dibantu Rp 25 ribu per siswa. Sedangkan bagi
guru Madin yang memiliki minimal 30 murid, diberikan bantuan sebesar Rp 300
ribu per guru.
Namun demikian, peningkatan kesejahteraan guru Madin dinilainya
sangat vital. Sebab jika kualitas saja yang ditingkatkan, maka hasilnya kurang
maksimal. Menurut dia, guru semakin pintar secara akademk. Namun dia menilai
kalau gaji guru tetap maka hasilnya tidak maksimal.
“Tetapi kalo guru bertambah pintar lalu gajinya juga bertambah,
maka mengajar juga semakin semangat dan muridnya otomatis semakin pintar,
ujarnya saat Pembinaan guru Madin se-Kabupaten Lamongan danLaunching Tabloid
‘Suara Madin’ Lamongan di Pendopo Kabupaten Lamongan, Jatim, Selasa (28/1)
seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.
Untuk itu, saat ini dirinya dengan Gubernur Jatim Soekarwo tengah
menggodok konsep peningkatan kesejahteraan guru Madin. konsep tersebut muaranya
adalah sertifikasi bagi guru Madin yang telah memiliki ijazah sarjana (S1).
“Jika berhasil lulus sertifikasi, guru Madin berhak memperoleh
bayaran dari negara,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, konsep sertifikasi diawali dari
seleksi guru-guru Madin se-Jatim yang belum menempuh pendidikan S1. Mereka yang
terpilih akan disekolahkan oleh Pemprov Jatim melalui program beasiswa.
Kemudian setelah mendapat gelar sarjana (S1), mereka akan diikutkan
sertifikasi.
Pria yang akrab disapa dengan Gus Ipul itu menambahkan, bukan
hanya guru Madin yang disekolahkan oleh Pemprov saja yang berhak mengikuti
sertifikasi. Tetapi seluruh guru Madin yang memiliki ijazah S1 juga memiliki
peluang yang sama untuk mengikuti sertifikasi.
Ia berharap dalam satu tahun ada dua angkatan yang bisa mengikuti
sertifikasi. Setiap tahunnya, Pemprov menyekolahkan 1.000 guru Madin ke jenjang
sarjana.
“Sejauh ini, sudah ada 10 ribu guru Madin yang disekolahkan
Pemprov Jatim. Jika sertifikasi ini disetujui, maka mereka otomatis punya peluang
untuk meningkatkan kesejahteraannya” katanya melanjutkan.
Terkait dengan pembiayaan sertifikasi, pihaknya berencana bekerja
sama dengan kementerian agama (Kemenag) dan kementerian pendidikan
(Kemendikbud). Tujuannya agar pembagian biaya antara pemerintah pusat melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Konsep ini sudah kami ajukan ke pemerintah pusat, namun sejauh
ini belum mendapat tanggapan. Semoga ada kabar baik ke depan,” ujarnya.
Reporter : Rr Laeny
Sulistyawati
|
Redaktur : Djibril
Muhammad
|
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/01/29/n04y5i-wagub-jatim-usulkan-sertifikasi-guru-madin
